Inilah kisi-kisi bank soal ujian PTS PPKN kelas 8 SMP MTS semester 2 tahun ajaran 2022.
Rangkuman soal ujian sekolah PTS PPKN kelas 8 SMP MTS terdiri dari soal pilihan ganda yang telah dilengkapi kunci jawabannya.
Soal ujian sekolah PTS PPKN ini telah sesuai dengan standar pendidikan kelas 8 SMP MTS berdasarkan kurikulum 2013 semester 2.
Adapun soal ujian sekolah PTS PPKN kelas 8 SMP MTS ini kami siapkan pula dengan soal pilihan ganda dan kunci jawaban.
Dilansir aktualindonesia.com dari buku.kemdikbud.go.id kelas SMP MTS edisi kurikulum 2013 berikut pembahasan UAS dan kunci jawaban.
1. Kebijakan publik serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. kalimat tersebut merupakan pengertian kebijakan publik menurut pendapat...
a. Anderson
b. Dye
c. Kartasasmita
d. Edward III
Jawaban: C
2. Alat negara yang paling bertanggungjawab mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu...
a. TNI
b. KAMRA
c. HANSIP
d. POLRI
Jawaban: A
3. Bentuk ancaman militer antara lain...
a. Pemberontakan bersenjata
b. kerusuhan antar suku bangsa
c. pertikaian antar pemuda
d. permpokan bersenjata
Jawaban: A
4. Organisasi keamanan desa (OKD) dan organisasi perlawanan rakyat (OPR) muncul pada priode...
a. 1958 - 1960
b. 1958 - 1962
c. 1965 - 1966
d. 1966 - 1971
Jawaban: C
5. Pasal 1 ayat 1 UU nomor 3 tahun 2002 menegaskan bahwa TNI merupakan...
a. komponen utama dalam pertahanan Negara
b. komponen utama dalam kemanana Negara
c. Alat utama dalam penegakkan hukum
d. alat utama dalam pembangunan bangsa
Jawaban: A
6. Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam ...
a. pertahanan negara
b. upaya pembelaan negara
c. memerangi teroris
d. pembangunan bangsa
Jawaban: A
7. UUD 1945 pasal 30 ayat 1 ditegaskan bahwa "tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam...
a. usaha pemberantasan tiga buta
b. usaha memberantas narkoba
c. usaha pertahanan dan keamanan negara
d. usaha memberantas tindak kriminal
Jawaban: C
8. Ruslan Abdul Gani (1979) menyatakan tidak akan terjadi stabilitas tanpa ada kemakmuran dan tidak akan terjadi kemakmuran tanpa...
a. tujuan dengan dasar negara
b. tujuan dengan alat negara
c. fungsi negara alat negara
d. tujuan dengan fungsi negara
Jawaban: D
9. Program keluarga berencana (KB) merupakan contoh kebijakan publik yang berbentuk...
a. Program
b. proyek
c. peraturan perundang-undangan
d. pidato
Jawaban: A
10. Contoh prilaku rela berkorban yaitu..
a. menghindari sikap egois dan masa bodoh...
b. selalu membantu tetangga dekat
c. suka mengalah dalam pergaulan
d. bersedia memberikan sumbangan dana setiap ada pembangunan
Jawaban: D
11. Norma yang dibuat oleh pejabat yang berwenang disebut norma...
a. kesusilaan
b. hukum
c. kesopanan
d. adat
Jawaban: B
12. Menurut ketentuan UU no 32 tahun 2004 bupati dipilih oleh...
a. rakyat langsung
b. presiden
c. DPRD kabupaten
d. gubernur
Jawaban: A
13. Prilaku warga negara dalam mempengaruhi kebijakan publik dinamakan...
a. partisipasi
b. kreativitas
c. disiplin
d. patuh
Jawaban: A
14. Tugas pokok dari kepala daerah adalah...
a. memimpin pembangunan daerah
b. melaksanakan anggaran pendapatan belanja daerah
c. memberantas korupsi daerah
d. memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah
Jawaban: D
15. Pasal 25 UU 32 tahun 2004 mengatur tentang tugas dan wewenang
a. kepala daerah
b. gubernur
c. bupati
d. DPRD
Jawaban: A
16. Kebijakan publik yang berupa penyerapan sumber-sumber material dari masyarakat luas adalah merupakan makna dari kebijakan publik yang bersifat...
a. distributif
b. ekstratif
c. regulatif
d. partisipatif
Jawaban: D
17. Wilayah Administrasi adalah wilayah kerja gubernur selaku...
a. wakil pemerintah
b. wakil presiden
c. wakil menteri dalam negeri
d. penguasa tunggal di propinsi
Jawaban: A
18. Contoh dampak positif pelaksanaan otonomi daerah adalah...
a. munculnya sikap egosentrisme daerah
b. hilangnya segala bentuk kejahatan dalam masyarakat
c. kesejahteraan warga di daerah semakin berkembang
d. hilangnya korupsi, kolusi dan nepotisme pusat
Jawaban: C
19. DPRD sebagai badan legislatif di daerah mempunyai kewajiban pokok....
a. memperhatikan keputusan kepala daerah
b. membuat peraturan desa
c. mengangkat kepala daerah
d. menetapkan peraturan daerah
Jawaban: D
20. Pasal 18 UUD 1945 menghendaki adanya undang-undang organik tentang...
a. pemerintah daerah
b. otonomi daerah
c. hak dan kewajiban daerah
d. keuangan daerah
Jawaban: A